BENGKULU, IPKB – Pentingnya program Kependudukan dan Keluarga Berencana, membuat 3 (tiga) Pangdam (Bukit Barisan, Iskandar Muda dan Sriwijaya) dalam pertemuan di Pulau Sabang Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) belum lama ini mengharapkan slogan dari BKKBN jangan dua anak lebih baik, tetapi diganti dengan dua anak cukup!
Demikian dikatakan Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu, Drs. Hilaluddin Nasir kepada pemirsa TVRI Bengkulu dalam acara Dialog Interaktif yang digelar Senin (11/4). Nara sumber lain Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Bengkulu, Slamet Mulyono dan Ketua Harian PKBI, Hadi Winarto. Acara itu dipandu Presenter Familiar TVRI Bengkulu, Buyung Bontal.
Dua anak cukup ini lebih keras dan lebih tegas dibanding slogan baru BKKBN, karena slogan baru BKKBN, dua anak lebih maka masih ada kemungkinan nambah.
Pernyataan tiga Pangdam itu timbul dari keprihatinan mereka melihat dampak ledakan penduduk. Ledakan penduduk dapat menimbulkan implikasi terhadap pengadaan energi, lahan pemukiman serta degradasi sumber daya alam dan lingkungan.
Bicara kependudukan, segala antero mulai dari sandang, pangan, papan termasuk pendidikan dan kesehatan.
Sebab itu, Suka atau tidak suka maka program Keluarga Berencana (KB) harus sukses, karena kalau program KB tidak sukses maka dampaknya pada tahun 2040-2045 penduduk Bengkulu akan menjadi 4 juta jiwa yang sekarang sudah 1,8 juta jiwa. Dengan kondisi sekarang, kita sudah berjibaku dengan warga miskin mulai dari Raskin, Berobat Gratis, Pendidikan Gratis dan banyak lainnya.
“Kalau jumlah penduduk Bengkulu tidak ditekan dari sekarang, maka kita akan menciptakan keluarga-keluarga miskin,” kata Hilaluddin.
Jangan lihat Bengkulu yang masih luas dengan penduduk yang jarang, tetapi lihatlah secara nasional 60 persen lebih penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Dibanding di Bengkulu masih dapat tidur selunjur, tapi di daerah tertentu di Jawa, tidur kaki ditekuk.
Tapi apa pun juga, bila berbicara kependudukan maka bukanlah tugasnya BKKBN saja. Tugas BKKBN hanya sebagian yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk melainkan melibatkan berbagai kementerian koordinator, kementerian, dan kalau ditotal bisa belasan kementerian yang harus mengeroyok program kependudukan.
Jadi semua harus bicara kependuddukan, gubernur, bupati, wali kota sampai ke kades berperan aktif. Para kepala daerah dituntut total. Kegagalan kalau kalau Pemda tidak ikut di dalamnya.
“Padahal tiga Pangdam disebutkan tadi telah memerintahkan jajarannya mulai dari tingkat Kodam sampai ke Babinsa di desa memberikan pengabdiannya untuk program KB,” kata Hilaluddin Nasir.
Sebab itu program KB harus digencarkan lagi seperti tahun 90-an. Yang bicara program KB bukan hanya orang BKKBN saja, para pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para stakeholder. Jangan biarkan negeri ini tumbuh dengan penduduk-penduduk miskin, katanya.
Namun Hilaluddin mengakui ada kepala daerah yang sudah memberikan perhatian cukup besar terhadap program KB seperti Bupati Rejang Lebong, Suherman.
BKKBN Pusat, kata Hilaluddin memberikan perhatian terhadap Bengkulu juga cukup besar. Pusat telah memberikan pelatihan kepada 528 Bidan dan 208 Dokter dalam menyukseskan program KB, dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp2 miliar lebih. Sebab itu daerah atau Pemda diharapkan juga memberikan sedikit dana untuk teman-teman, ibu-ibu para institusi masyarakat di pedasaan, karena mereka itu tenaga relawan yang tidak mendapatkan gaji. (bus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar